Jakarta, 9 Februari 2026 - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) menyelenggarakan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan. Pertemuan yang berlangsung secara hybrid di Aula Lantai 6 Gedung Batik BPOM RI yang dihadiri dan melalui Zoom Meeting yang dihadiri oleh organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bapak Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt., M.M. selaku Direktur PMPUPO sebagai langkah penguatan sinergi antara pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Program bertajuk SAPA Kader Inklusif ini telah ditetapkan sebagai Program Prioritas Kedeputian 3 Tahun 2026 sekaligus merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama dengan berbagai organisasi profesi, kemasyarakatan, dan keagamaan.
Dalam pembukaannya, Bapak Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt., M.M. selaku Direktur PMPUPO menekankan bahwa inovasi SAPA Kader Inklusif telah berhasil masuk dalam jajaran delapan besar inovasi terbaik dalam ajang KOIN BPOM. Program ini dipandang sangat krusial untuk menjawab tantangan kesehatan nasional, terutama dalam mengatasi triple burden of malnutrition seperti angka stunting yang sempat mencapai 30,8% pada 2018, serta menekan angka Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP). BPOM menegaskan bahwa keamanan pangan adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bergizi sesuai dengan misi Asta Cita ke-4 dan ke-8.
Rencana pelaksanaan Bimtek tahun 2026 akan dilakukan secara lebih luas dengan mencakup wilayah kerja BBPOM di Samarinda dan BPOM di Sofifi secara luring dan Regional Barat, Tengah, dan Timur secara daring. Pelatihan akan dilakukan melalui platform IDEAS BPOM dan Zoom dengan kurikulum intensif selama dua hari yang mencakup 14 Jam Pelajaran (JP). Para calon kader yang direkrut wajib memenuhi kriteria ketat, di antaranya memiliki surat tugas dari organisasi induk, pendidikan minimal SMA atau sederajat, serta harus lolos nilai pretest minimal 70. Langkah ini diambil untuk memastikan kader memiliki kompetensi yang mumpuni sebelum terjun memberikan edukasi ke masyarakat.
Sesi diskusi dalam pertemuan tersebut menghasilkan berbagai terobosan penting, salah satunya usulan Ibu Tresnawati yang merupakan perwakilan dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk memberikan insentif berupa Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi kader yang aktif melakukan pengabdian masyarakat. Selain itu, organisasi Salimah yang diwakilkan oleh Ibu Hasna mengharapkan adanya transparansi berupa "rapor" kinerja kader agar pemantauan di tingkat organisasi dapat berjalan lebih optimal. BPOM juga merespons positif usulan kerja sama baru dari organisasi lain seperti Perwari dan mendukung rencana edukasi keamanan pangan dalam perhelatan Jambore Nasional Pramuka yang akan diikuti oleh 20.000 peserta pada Agustus 2026 mendatang.
Hingga saat ini, sebanyak 21 organisasi telah berkomitmen menjadi mitra BPOM dalam memperluas pembudayaan keamanan pangan di seluruh pelosok negeri. BPOM berharap para kader tidak hanya sekadar mengikuti pelatihan, tetapi mampu menjaga konsistensi dalam menyebarkan ilmu dan menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dengan aktivasi kader yang masif, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai pangan aman meningkat sehingga risiko keracunan pangan dan penyakit tidak menular dapat terus diminimalisir.