Dalam rangka memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dengan membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa, Badan POM melalui peran seluruh UPT BPOM terus melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berdaya saing. Melalui Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan diharapkan UMK pangan olahan dapat lebih cepat menerapkan dan mampu memenuhi persyaratan regulasi dan standar di bidang keamanan pangan. Hal ini juga dapat mempercepat terbitnya izin edar produk UMK pangan olahan. Dalam pelaksanaannya, program ini mengacu kepada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB Bagi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan.
Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan oleh UPT BPOM merupakan program yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya Efektifitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Level 0 dan Level 1.
Badan POM menerapkan evaluasi berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ekonomi, regulasi dan kebijakan terbaru seperti Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan, hasil evalusi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, dan masukan/kebutuhan dari UPT BPOM dan UMK pangan olahan target pendampingan maka dilakukan reviu (perubahan dan penyesuaian) peraturan agar pedoman ini tetap relevan dan aplikatif.
Manfaat Keputusan Kepala Badan ini adalah Meningkatkan kapasitas UMK Pangan Olahan terkait standar/regulasi keamanan pangan dan perizinan produk pangan olahan, meningkatkan penerapan CPPOB di sarana produksi pangan olahan dan meningkatkan cakupan UMK Pangan Olahan yang mendapatkan pendampingan menuju Izin Edar BPOM.
Pada tahun 2025, melalui Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan oleh UPT BPOM telah didampingi 750 UMK pangan olahan dengan jumlah sarana yang terbit IP CPPOBnya sebanyak 733 sarana (798 sertifikat IP CPPOB) dan 666 sertifikat NIE BPOM MD terbit. Disamping itu juga didampingi 305 UMK pangan olahan dengan skema pendampingan parsial (tidak sesuai Kepka BPOM Nomor 82 Tahun 2022) dengan jumlah sarana yang terbit IP CPPOBnya sebanyak 233 sarana (233 sertifikat IP CPPOB) dan 106 sarana diantaranya telah terbit 140 sertifikat NIE BPOM MD. Sehingga secara keseluruhan tahun 2025 berhasil didampingi sebanyak 1.055 UMK pangan olahan, terbit 1.031 sertifikat IP CPPOB dan 806 sertifikat NIE BPOM MD.
Diharapkan dengan adanya revisi Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB Bagi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan akan semakin banyak UMK pangan olahan yang dapat menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan memperoleh izin edar BPOM. Hal ini akan memberikan dampak yang nyata pada meningkatkan kepatuhan UMK pangan olahan terkait standard/regulasi dan perizinan terkait keamanan pangan sehingga masyarakat terlindungi dari pangan yang tidak aman.