Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah, Desk Evaluasi KKPA 2026 Dorong Peningkatan Kualitas Data Dukung dan Penilaian Keamanan Pangan

05-11-2026 Dilihat 26 kali

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkolaborasi menyelenggarakan Program Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2026. Sehubungan dengan kegiatan tersebut dilaksanakan Desk Penilaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman Tahun 2026. Tujuannya untuk menyampaikan hasil verifikasi terhadap hasil pengisian tools KKPA kepada Kabupaten/Kota sekaligus memberi kesempatan Kabupaten/Kota untuk membahas serta mengklarifikasi data dukung yang telah diunggah dalam Tools KKPA.

Kegiatan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Anisyah, S.Si, Apt, MP. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa keamanan pangan merupakan proses pengawasan dari hulu hingga hilir dan setiap elemen masyarakat memegang peran penting dalam pengawasan rantai pangan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengembangan sistem pengawasan pangan yang terintegrasi dengan memanfaatkan tools penilaian yang melibatkan pemerintah daerah. Beberapa yang dinilai dalam KKPA adalah NSPK, pelaksanaan pelaporan dan aspek inovasi dan penerimaan penghargaan, komponen pembangunan dalam sistem pengawasan pangan, pelaksanaan inspeksi atau pengawasan oleh tenaga yang kompeten, dan ketersediaan lab yang menunjang ketersediaan data monitoring dan epidemiologi.

Rangkaian kegiatan desk penilaian ini berlangsung hingga beberapa hari mulai dari tanggal 19 Oktober 2026 - 28 Oktober 2026. Hari pertama hingga hari ke -4 (empat) pembahasan mencakup indikator A1-D1, bidang Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), dan Pangan Segar Asal Ikan (PSAI). Kemudian hari ke-5 (lima) hingga hari terakhir pembahasan mencakup bidang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), bidang Pangan Olahan Siap Saji (POSS), dan bidang Pre Market PIRT.

Pelaksanaan desk penilaian ini menghadirkan narasumber dan tim penilai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan indikator yang dibahas. Pembahasan indikator umum KKPA disampaikan oleh tim penilai yang menangani aspek kelembagaan, kebijakan, dan koordinasi keamanan pangan. Sementara itu, pembahasan bidang Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melibatkan narasumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), bidang Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) melibatkan tim penilai dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian, serta bidang lainnya melibatkan narasumber dan tim teknis dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Kehadiran narasumber lintas sektor ini bertujuan memberikan penjelasan teknis, klarifikasi kriteria penilaian, serta arahan perbaikan data dukung sesuai karakteristik masing-masing bidang.

Pada sesi desk konsultasi lintas bidang, tim penilai memberikan penjelasan mengenai ketentuan dokumen dan bukti dukung untuk setiap indikator, mulai dari regulasi dan kelembagaan koordinasi, penganggaran, laboratorium, koordinasi lintas sektor, hingga inovasi dan penghargaan. Pemerintah daerah diingatkan agar menggunakan regulasi yang telah ditetapkan, memastikan kesesuaian dokumen dengan indikator yang dinilai, serta melampirkan bukti pelaksanaan yang memadai, seperti laporan kegiatan, notulen, daftar hadir, dan dokumentasi pendukung. Untuk dokumen yang mensyaratkan data tahun 2025–2026, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa bukti yang disampaikan sesuai dengan periode penilaian.

Melalui desk konsultasi dan evaluasi KKPA 2026, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara tim penilai dan pemerintah daerah mengenai pemenuhan indikator serta tata cara penyampaian bukti dukung. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan program keamanan pangan di daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan keamanan pangan yang terintegrasi. Dengan data dukung yang tepat, penilaian yang konsisten, dan koordinasi lintas sektor yang semakin kuat maka diharapkan kegiatan Penilaian KKPA dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dan mewujudkan pangan yang aman di Kabupaten/Kota  di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi data dukung melalui folder Data Dukung Tambahan pada link Google Drive yang telah diinformasikan. Perbaikan dilakukan dengan mencantumkan tautan dokumen yang dapat diakses, menyesuaikan jawaban pada indikator terkait, serta menandai perubahan agar mudah diidentifikasi oleh tim penilai. Pemerintah daerah juga diminta mengisi formulir konfirmasi setelah proses perbaikan selesai, dengan batas waktu penyampaian data dukung paling lambat 6 November 2026.

Sarana