Perkuat Pengawasan PIRT, BPOM Tingkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah melalui Bimbingan Teknis Pre Market PIRT Batch 7

09-09-2026 Dilihat 45 kali

Jakarta — BPOM terus memperkuat pengawasan pangan olahan industri rumah tangga untuk memastikan produk yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu, dan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penilaian Mandiri Pre-Market Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Batch 7 oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO). Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 8 September 2026, ini diikuti oleh 364 peserta yang merupakan perwakilan Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota dari 32 provinsi di Indonesia.

Saat membuka kegiatan, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Anisyah, S.Si., Apt., MP, menyampaikan bahwa pengawasan berbasis risiko dan sinergi pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan kabupaten/kota pangan aman. Menurutnya, penguatan pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui evaluasi penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), penguatan pengawasan pre-market, dan penguatan koordinasi dan sinergi BPOM dengan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan dan DPMPTSP pada pengawasan pre-market IRTP.

Peserta memperoleh pembekalan mengenai Pengawasan Pre-Market PIRT yang disampaikan oleh Retno Anggrina Khalistha Dewi, S.Si., Apt., M.Biomed., selaku Ketua Tim Peningkatan Peran Pemerintah Daerah. Penguatan sinergi lintas sektor turut menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Ketua Tim Wilayah 2 pada Direktorat Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kementerian Dalam Negeri, Nadia Rizki Amalia Mustafa, S.Tr.IP, memberikan pemahaman mengenai pembagian kewenangan dalam pengawasan PIRT antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Yuyun Kumiarsih dari Direktorat Data dan Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM membahas integrasi penerbitan SPP-IRT melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai bagian dari upaya mendorong kemudahan dan keterpaduan layanan perizinan.

Dari sisi teknis, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Sekar Indah Maharani, S.T.P., dari Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, menyampaikan materi terkait ketentuan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP). Selanjutnya, Maya Kurniawati, STP, M.Si., dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, memberikan pemahaman mengenai pemeriksaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta aktif menyampaikan berbagai pertanyaan, tanggapan, dan pengalaman terkait pelaksanaan pengawasan pre-market IRTP di daerah. Sesi ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman dan sinergi antara BPOM dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pengawasan pangan yang lebih efektif.

Melalui kegiatan ini, BPOM mendorong pemerintah daerah untuk semakin memahami dan memperkuat pelaksanaan pengawasan PIRT, mulai dari proses penerbitan SPP-IRT hingga pengawasan pemenuhan komitmen. Sinergi yang kuat antara BPOM dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan pangan sekaligus mendukung terwujudnya produk pangan industri rumah tangga yang aman dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sarana