Jakarta- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menyelenggarakan Webinar SAPA SPP-IRT pada Senin (20/07/2026) secara daring. Webinar mengangkat tema “Bahan yang Rentan Disalahgunakan pada Pendaftaran SPP-IRT”.
Webinar SAPA SPP-IRT merupakan salah satu upaya BPOM dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pelaksanaan pengawasan pre-market PIRT. Melalui kegiatan ini, diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai identifikasi bahan yang rentan disalahgunakan, ketentuan penggunaan bahan sesuai regulasi, serta aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam verifikasi pemenuhan komitmen penerbitan SPP-IRTan dan pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Anisyah, S.Si, Apt, MP, menyampaikan bahwa Badan POM terus melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan DPMPTSP, agar proses penerbitan SPP-IRT berjalan sesuai standar. Salah satu aspek penting dalam proses verifikasi adalah memastikan penggunaan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan (BTP), dan bahan lainnya memenuhi persyaratan keamanan pangan serta tidak termasuk bahan yang dilarang atau rentan disalahgunakan. Oleh karena itu ditekankan melalui sinergi yang kuat dan pemahaman yang selaras, dapat mempercepat terwujudnya industri pangan rumah tangga yang berdaya saing, sekaligus menjamin perlindungan konsumen dari pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan.
Paparan materi disampaikan oleh dari Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Yeni Restiani, S.Si, Apt, M.P dengan judul materi Kebijakan Bahan Baku yang dilarang digunakan dalam Pangan OIahan. Peserta diberikan penjelasan terkait ketentuan mengenai bahan yang dilarang dalam pangan olahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2023 memuat daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan baku maupun Bahan Tambahan Pangan (BTP), termasuk boraks dan formalin. Disampaikan juga contoh bahan yang dilarang, seperti red fermented rice (angkak) yang berpotensi mengandung citrinin dan monakolin K serta bahan obat seperti penisilin. Untuk memastikan status suatu bahan baku, dilakukan pemeriksaan melalui negative list, database hasil kajian Badan POM, dan positive list.
Selanjutnya paparan materi dilanjutkan oleh Andi Wibowo dari Direktorat Cegah Tangkal membahas potensi penyalahgunaan bahan pangan untuk kegiatan rekreasional yang semakin berkembang seiring meningkatnya pengaruh media sosial. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penyalahgunaan gas N₂O yang menimbulkan dampak serius. Hasil kajian terhadap sejumlah bahan menunjukkan adanya beberapa tanaman yang berpotensi disalahgunakan, dengan Blue Lotus (Nymphaea caerulea) menjadi salah satu bahan yang memiliki risiko tinggi karena mengandung senyawa psikoaktif dan belum diatur secara khusus di Indonesia. Oleh karena itu, Badan POM akan memperkuat koordinasi dalam pengkajian bahan baku berisiko, penguatan regulasi dan mekanisme Early Warning System, serta meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mencegah penyalahgunaan bahan dalam pangan olahan.
Kegiatan ini diikuti peserta melalui zoom sebanyak 355 orang dan sebanyak 83 orang yang mengikuti melalui Youtube KLUBPOMPI. Peserta yang hadir terlihat sangat antusias dalam menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan dan pengalaman dari pemerintah daerah turut memperkaya pembahasan serta menjadi sarana berbagi solusi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha pangan industri rumah tangga.