Monitoring dan Evaluasi DAK NF POM Triwulan II Tahun 2026 Menu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemenuhan Komitmen SPP-IRT

03-08-2026 Dilihat 58 kali

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan di daerah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menginisiasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan pangan pada tahap pre-market maupun post-market.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) Triwulan II Tahun 2026 menu kegiatan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemenuhan Komitmen SPP-IRT secara daring pada Jumat, 31 Juli 2026, dan diikuti oleh 474 peserta yang merupakan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Anisyah, S.Si, Apt, MP selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Dalam sambutannya Anisyah menegaskan bahwa pengawasan pangan olahan merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Beliau juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan DAK NF POM sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pangan secara efektif.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Saidah, S.Farm, Apt dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam paparannya, disampaikan capaian pelaksanaan DAK NF POM Tahun Anggaran 2026 secara nasional, meliputi realisasi anggaran serta capaian target output pengawasan IRTP. Selain itu ditekankan pentingnya keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar target pengawasan dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, Retno Anggrina Khalistha Dewi, S.Si, Apt, M.Biomed selaku Ketua Tim Peningkatan Peran Pemerintah, memaparkan hasil pelaksanaan DAK NF POM Triwulan II Tahun Anggaran 2026 pada menu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemenuhan Komitmen SPP-IRT. Kegiatan tersebut meliputi Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha dan Pemeriksaan Sarana IRTP. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, capaian pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum optimal. Berbagai tantangan dalam implementasi pengawasan pre-market IRTP menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan berbasis risiko.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel. Diskusi berlangsung interaktif. Para peserta secara aktif berbagi pengalaman serta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan verifikasi pemenuhan komitmen SPP-IRT.

Melalui Forum ini, diharapkan sinergi antara BPOM dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan DAK NF POM dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pengawasan pangan olahan. Optimalisasi verifikasi pemenuhan komitmen SPP-IRT melalui pendekatan berbasis risiko dan pemanfaatan sistem OSS-RBA diharapkan mampu mewujudkan perlindungan masyarakat melalui tersedianya pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Sarana