BPOM Sosialisasikan Program Desa Pangan Aman melalui Penguatan Sinergi Lintas Sektor Regional Jawa

17-06-2026 Dilihat 121 kali

Jakarta – (15/06/2026) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memperluas implementasi keamanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman (SAPA Desa) Regional Jawa yang diselenggarakan secara daring dengan tema “Sinergi Program Lintas Sektor dalam Mendukung Keamanan Pangan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sekaligus mendorong replikasi program secara mandiri di daerah. Melalui perluasan implementasi program ini, diharapkan semakin banyak desa yang mampu melindungi masyarakat dari risiko pangan tidak aman, termasuk pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Dalam pembukaan kegiatan, Plh. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Samauli Nopeda Purba, S.Si., Apt., menekankan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program Desa Pangan Aman menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa dalam membangun budaya keamanan pangan secara berkelanjutan.

Sebagai upaya memperluas implementasi program, Ketua Tim Pengelola Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) dan Pendampingan UPT Direktorat PMPUPO BPOM, Ruki Fanaike, STP., M.Si., menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan Desa Pangan Aman. Program ini dapat diintegrasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan, antara lain PKK, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Makan Bergizi Gratis (MBG), PMT Berbahan Pangan Lokal, Desa Siaga, Kampung KB, percepatan pencegahan dan penurunan stunting, DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), Pekarangan Pangan Lestari (P2L), serta program lainnya sesuai potensi dan kebutuhan daerah.

Sejalan dengan upaya penguatan kemandirian desa, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Richard Parulian, menyampaikan strategi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program keamanan pangan berbasis kelembagaan. Penguatan ketahanan pangan dan swasembada pangan melalui optimalisasi potensi desa menjadi salah satu fokus pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026.

Selain itu, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi salah satu peluang dalam memperkuat ekosistem pangan aman di desa. Melalui pengelolaan usaha pangan, penguatan UMKM, dan distribusi pangan di tingkat desa, penerapan prinsip keamanan pangan perlu menjadi perhatian untuk memastikan pangan yang tersedia bagi masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

Sebagai pembelajaran praktik baik, kegiatan ini turut menghadirkan Kader Keamanan Pangan Desa Randusari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Tri Mulyani, SE., S.Pd. Desa Randusari merupakan Juara I Nasional Lomba Desa Pangan Aman Tahun 2023 yang berhasil menerapkan keamanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pengalaman Desa Randusari menunjukkan bahwa keberhasilan program didukung oleh komitmen pemerintah desa, peran aktif kader keamanan pangan, dukungan berbagai pihak, serta partisipasi masyarakat. Program ini juga turut mendorong penguatan UMKM dan mendukung upaya percepatan penurunan stunting di tingkat desa.

Pada sesi diskusi, peserta membahas strategi keberlanjutan pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di daerah, termasuk dukungan pembiayaan melalui bantuan keuangan, pemanfaatan Dana Desa, serta swadaya masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan melalui integrasi dengan program-program yang telah berjalan di desa maupun lintas sektor, dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.

Kegiatan SAPA Desa Regional Jawa diikuti oleh 206 peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, unit kerja BPOM Pusat, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di wilayah Jawa. Sebagai tindak lanjut kegiatan, sebanyak 21 kabupaten/kota menyatakan ketertarikan untuk mereplikasi Program Desa Pangan Aman dan akan diundang dalam bimbingan teknis sebagai upaya penguatan kapasitas pelaksanaan program di daerah.

Melalui kegiatan ini, BPOM terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam memperluas penerapan Desa Pangan Aman. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu membangun budaya keamanan pangan yang berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat yang terlindungi dari pangan tidak aman.

 

Sarana