Jakarta – (11/08/2026) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam memperluas implementasi keamanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman (SAPA Desa) Regional Kalimantan yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (11/08/2026) dengan tema “Sinergi Program Lintas Sektor dalam Mendukung Keamanan Pangan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”.
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat pemahaman mengenai pelaksanaan Program Desa Pangan Aman. Selain memperluas penerapan program, kegiatan ini juga mendorong agar keamanan pangan dapat diintegrasikan dengan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam pembukaan kegiatan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Dra. Elin Herlina, Apt., MP., menyampaikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, keamanan dan ketahanan pangan perlu berjalan beriringan dalam mendukung kesehatan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Anisyah, S.Si., Apt., MP., dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) BPOM, menyampaikan penguatan mengenai intervensi keamanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat. Intervensi BPOM mencakup komunitas masyarakat, pelaku usaha pangan, dan sekolah dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu menerapkan keamanan pangan secara mandiri serta mendorong pelaku usaha menghasilkan pangan yang aman dan bermutu.
Hingga pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman tahun 2024–2025, BPOM telah melakukan intervensi di 6.322 desa/kelurahan, mencetak 31.541 Kader Keamanan Pangan Desa, serta memberikan bimbingan teknis keamanan pangan kepada 160.099 komunitas desa. Berbagai intervensi tersebut juga mendukung penerbitan dokumen dan sertifikasi keamanan pangan, antara lain SPPIRT, BPOM RI MD, laik higiene sanitasi, label/sertifikasi, dan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
Dari sisi pembangunan desa, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (PKEI) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Theresia Junidar, menyampaikan bahwa Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung keamanan pangan melalui penguatan ketahanan pangan di tingkat desa. Pemanfaatan Dana Desa untuk program ketahanan pangan dapat diarahkan sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing desa, sehingga tidak hanya mendukung ketersediaan dan keterjangkauan pangan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pangan yang aman di desa. Kebijakan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 juga mencakup program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya.
Penguatan ketahanan pangan tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemanfaatan potensi pangan lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi desa dapat mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aspek keamanan pangan perlu diterapkan pada setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian, sehingga pangan yang diberikan tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga aman dan layak dikonsumsi.
Selain MBG, Program Desa Pangan Aman dapat diintegrasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan, seperti PKK, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal, Desa Siaga, Kampung Keluarga Berkualitas, percepatan pencegahan dan penurunan stunting, Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT), Pekarangan Pangan Lestari (P2L), serta program lainnya sesuai dengan karakteristik wilayah.
Penerapan Desa Pangan Aman juga memberikan manfaat yang lebih luas. Berdasarkan evaluasi BPOM, program menunjukkan dampak dalam mengurangi kejadian diare sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Hasil analisis biaya pada 105 desa di 34 provinsi menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp72,94 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan keamanan pangan tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Sebagai pembelajaran praktik baik, kegiatan turut menghadirkan Kepala Desa Kota Raja, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dalam sesi success story. Pengalaman Desa Kota Raja memberikan gambaran mengenai penerapan keamanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang didukung oleh komitmen pemerintah desa, keterlibatan kader, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.
Pada sesi diskusi, peserta membahas strategi keberlanjutan Program Desa Pangan Aman di daerah, termasuk peluang integrasi dengan program lintas sektor, dukungan pembiayaan, pemanfaatan potensi desa, serta penguatan kolaborasi dalam mendukung program prioritas seperti MBG. Pemetaan kebutuhan dan potensi wilayah menjadi langkah penting agar intervensi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kegiatan SAPA Desa Regional Kalimantan diikuti oleh 171 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, unit kerja BPOM Pusat, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di wilayah Kalimantan.
Sebagai tindak lanjut kegiatan, sebanyak 3 kabupaten/kota menyatakan ketertarikan untuk mereplikasi Program Desa Pangan Aman di wilayahnya. Kabupaten/kota tersebut selanjutnya akan diundang dalam Bimbingan Teknis Desa Pangan Aman sebagai upaya penguatan kapasitas dan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan program secara mandiri dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, BPOM terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam memperluas penerapan Desa Pangan Aman. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan mampu membangun budaya keamanan pangan yang berkelanjutan sekaligus mendukung berbagai program pembangunan, termasuk MBG, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan terlindungi dari pangan yang tidak aman.