BPOM Perkuat Peran Pemda dalam pengawasan PIRT melalui Webinar SAPA SPP-IRT tentang Sertifikasi Halal Produk IRTP

21-04-2026 Dilihat 133 kali

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menyelenggarakan Webinar SAPA SPP-IRT pada Selasa (21/4/2026) secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh 446 peserta melalui Zoom dan 94 peserta melalui YouTube KLUBPOMPI.

Webinar mengangkat tema “Sertifikasi Halal untuk Produk SPP-IRT” sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga (IRTP), khususnya dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil pada tahun 2026.

Dalam sambutannya, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M, menyampaikan bahwa implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal serta integrasi perizinan melalui SPP-IRT berbasis OSS-RBA menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market IRTP secara optimal.

Beliau menegaskan bahwa peningkatan pemahaman terkait sertifikasi halal menjadi penting bagi Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai garda terdepan dalam verifikasi dan pengawasan. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mewujudkan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Nurgina Arsyad, S.Si, Kasubdit. Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memaparkan kebijakan serta mekanisme layanan sertifikasi halal, baik melalui skema reguler maupun self declare bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain itu, tersedia dua skema sertifikasi halal, yaitu: Reguler, melalui pemeriksaan auditor halal dan Self declare, melalui pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat semakin memahami perannya dalam pembinaan dan pengawasan IRTP, serta mampu mendorong percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan penguatan daya saing produk UMK di pasar nasional maupun global.

Sarana