Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memperkuat pengawasan terhadap Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) melalui peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Webinar SAPA SPP-IRT (Diskusi Sadar Pangan Aman seputar Penerbitan SPP-IRT) dengan tema “Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)”. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Webinar SAPA SPP-IRT dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom pada Kamis (05/03) dengan diikuti oleh 590 peserta Zoom dan 466 penonton melalui YouTube. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi informasi sekaligus forum diskusi antara BPOM dan pemerintah daerah terkait penerapan standar produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga. Selain itu, webinar ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaku usaha PIRT.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., MM, dalam sambutannya menekankan bahwa penerapan CPPB-IRT merupakan kunci dalam memastikan proses produksi pangan pada industri rumah tangga berlangsung secara higienis, terkontrol, dan konsisten sehingga menghasilkan pangan yang aman bagi masyarakat.
Pada sesi pemaparan materi, Maya Kurniawati, STP., M.Si, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM, menyampaikan materi mengenai penerapan CPPB-IRT. Materi tersebut mencakup regulasi terkait CPPB-IRT serta penjelasan mengenai 14 elemen yang perlu diperhatikan dalam CPPB-IRT antara lain: lokasi dan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi, peralatan produksi, suplai air atau sarana penyediaan air, kesehatan dan higiene karyawan, pemeliharaan dan program higiene sanitasi karyawan, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan oleh penanggungjawab, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi serta pelatihan karyawan.
Antusiasme peserta terlihat jelas selama webinar berlangsung, khususnya pada sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai langkah penanganan terhadap temuan pemeriksaan di lapangan yang berkaitan dengan penerapan CPPB-IRT.
Melalui kegiatan ini, BPOM berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan PIRT dapat terus diperkuat. Peningkatan kapasitas aparatur daerah diharapkan mampu mendorong pelaku usaha industri rumah tangga untuk memproduksi pangan secara lebih bertanggung jawab, sehingga menghasilkan produk pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.
BPOM akan terus mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku usaha agar penerapan standar keamanan pangan dapat terlaksana secara konsisten di seluruh Indonesia.