BPOM Perkuat Koordinasi Penerbitan dan Pengawasan SPP-IRT dengan Dinas Kesehatan dan DPMPTSP melalui Forum Group Discussion

10-11-2026 Dilihat 14 kali

Depok – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penerbitan dan Pengawasan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pada Selasa (4/11/2026). Kegiatan berlangsung di Hotel Savero Depok dan melalui Zoom Meeting, dengan peserta dari Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Anisyah, S.Si, Apt, MP, menyampaikan bahwa pengawasan penerbitan dan pembatalan SPP-IRT harus berjalan tertib, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan kesamaan persepsi antarinstansi agar informasi konsisten dan pelaksanaan pengawasan selaras. Upaya ini mendukung pertumbuhan industri pangan olahan rumah tangga sekaligus menjamin keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

Retno Anggrina Khalistha Dewi, S.Si, Apt, M.Biomed, dari BPOM memaparkan bahwa Dinas Kesehatan bertugas mendampingi, memverifikasi, dan merekomendasikan pembatalan atau pencabutan SPP-IRT, sedangkan DPMPTSP menindaklanjutinya. Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, dari 22.009 rekomendasi pembatalan/pencabutan, 57 persen telah ditindaklanjuti dan 43 persen belum. Sebanyak 169 DPMPTSP belum memiliki akun SPP-IRT, dan 214 DPMPTSP kabupaten/kota belum mengisi penilaian mandiri pre-market. BPOM juga menemukan ketidaksesuaian penerbitan, antara lain produk di luar kriteria PIRT, produsen bukan IRTP, label tidak sesuai, dan pengemasan ulang produk impor yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dan DPMPTSP.

Triadi Maharso, S.IP., M.Dipl&Trade, dari Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang menerbitkan SPP-IRT, membina pelaku usaha, mengawasi pemenuhan komitmen, serta menindaklanjuti hasil pengawasan melalui pembatalan atau pencabutan. Baref Putro Rubyatomo dari Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Tim Pengembang OSS menjelaskan bahwa pembatalan mengacu pada Pasal 345–346 dan dapat diusulkan berdasarkan evaluasi lembaga, evaluasi kementerian/lembaga/daerah (K/L/D), atau putusan pengadilan. Pencabutan dapat diusulkan oleh pelaku usaha, K/L/D, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Lembaga OSS dengan alasan tertentu, seperti usaha tidak lagi dijalankan, likuidasi, putusan pengadilan, atau sanksi administratif. Permohonan pembatalan maupun pencabutan diverifikasi melalui OSS paling lambat 5 hari, kemudian diterbitkan keputusan apabila telah sesuai.

BPOM menegaskan bahwa pembatalan harus disetujui Kepala Dinas dan disertai surat rekomendasi. Pembatalan dilakukan karena komitmen tidak dipenuhi, sedangkan pencabutan karena adanya pelanggaran. Menu perpanjangan telah tersedia di OSS dan SPP-IRT. Ketidaksinkronan data dengan dasbor disebabkan padatnya lalu lintas sistem dan sedang diperbaiki. Fitur rancangan label berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ditargetkan optimal pada 2027. NIB tetap aktif setelah pencabutan karena yang dicabut hanya PB UMKU dan SPP-IRT.

Melalui forum ini, BPOM berharap sinergi antarinstansi semakin kuat, sehingga kemudahan penerbitan SPP-IRT tetap berjalan disertai pemenuhan komitmen pelaku usaha dan pengawasan keamanan pangan yang efektif.

Sarana