BPOM Perkuat Keamanan Pangan Pasar melalui BIS PAMAN Wilayah Kalimantan

04-06-2026 Dilihat 50 kali

Jakarta, 3 Juni 2026 – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menyelenggarakan kegiatan Bincang-Bincang Seputar Pasar Pangan Aman di Wilayah Kalimantan (BIS PAMAN) secara daring. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung implementasi keamanan pangan di pasar melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., MM. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antar instansi dalam pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) guna mewujudkan pasar yang aman, sehat, dan berdaya saing.

Pada kesempatan tersebut, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., MM. turut menyampaikan materi terkait Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Materi yang disampaikan mencakup keamanan pangan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, capaian Program PPABK, peran pemerintah daerah dalam pengawasan keamanan pangan, serta replikasi program oleh pemerintah daerah sebagai bentuk keberlanjutan program.

Selain itu, Irene Yasmine, SE, MAB dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyampaikan materi mengenai relevansi Program PPABK dengan Pasar Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui paparannya, dijelaskan bahwa aspek keamanan pangan memiliki peran penting dalam pengembangan pasar rakyat, termasuk melalui penerapan SNI Pasar Rakyat serta peningkatan kompetensi pengelola pasar melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Pengelolaan Pasar Rakyat.

Materi terkait penjaminan keamanan pangan segar melalui Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) turut disampaikan oleh Prima Riska Oktaviana, STP dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keamanan pangan menjadi salah satu urusan pemerintah daerah sehingga diperlukan komitmen bersama untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi.

Dalam sesi diskusi, peserta membahas berbagai tantangan penerapan keamanan pangan di pasar, antara lain penerapan Pasar SNI, upaya peningkatan kualitas pasar tradisional, digitalisasi pasar, hingga persiapan pelaksanaan lomba pasar pangan aman. Para narasumber menekankan pentingnya pendampingan kepada pengelola pasar dan pedagang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan pangan secara berkelanjutan.

Kegiatan BIS PAMAN diikuti oleh 125 peserta yang terdiri dari Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinas yang menangani urusan pengawasan pangan segar, serta UPT BPOM di wilayah Kalimantan atau yang mewakili. Peserta berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara beserta kabupaten/kota di masing-masing wilayah.

Melalui kegiatan BIS PAMAN ini, BPOM berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pasar, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam mewujudkan pasar pangan yang aman, sehat, dan berdaya saing bagi masyarakat Indonesia.

Sarana