JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berkomitmen meningkatkan standar keamanan, kualitas, serta daya saing produk pangan industri rumah tangga di Indonesia. Melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, BPOM sukses melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penilaian Mandiri Pre-Market Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Batch 6.
Agenda yang berlangsung selama dua hari (Rabu–Kamis, 8–9 Juli 2026) ini dihadiri oleh 191 peserta. Para peserta merupakan perwakilan dari Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tingkat kabupaten/kota yang berasal dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.
Saat membuka acara, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Anisyah, S.Si, Apt, MP menegaskan bahwa kunci utama dalam mewujudkan kabupaten atau kota pangan aman terletak pada penguatan sistem pengawasan berbasis risiko dan sinergi yang harmonis antara BPOM serta Pemerintah Daerah, khususnya melalui optimalisasi peran Dinkes dan DPMPTSP dalam pendampingan pengawasan pre-market IRTP.
Berbagai materi strategis disampaikan pada hari pertama pelaksanaan kegiatan. Indra Pramularsih, S.Farm., Apt., M.FoodTech membuka sesi dengan materi mengenai Pengawasan Pre Market P-IRT, yang mengulas proses pengawasan sebelum penerbitan SPP-IRT. Selanjutnya, Triadi Maharso, S.Ip., M.Dipl&Trade. dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri, memaparkan pembagian kewenangan pengawasan PIRT antara pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor. Melengkapi pembahasan, Yuyun Kumiarsih dari Direktorat Data dan Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjelaskan penerapan sistem OSS RBA dalam proses penerbitan SPP-IRT, sehingga peserta memperoleh pemahaman mengenai alur perizinan yang terintegrasi secara digital.
Pembahasan pada hari pertama dilanjutkan dengan sejumlah materi teknis untuk memperkuat kapasitas peserta dalam pelaksanaan pengawasan SPP-IRT. Sentani Chasfila, S.Farm., Apt., M.T.Pn. dari Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menyampaikan ketentuan mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sesuai regulasi yang berlaku sebagai acuan dalam pembinaan dan pengawasan produk pangan olahan. Selanjutnya, Maya Kurniawati, S.TP., M.Si.dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan memberikan pembekalan mengenai tata cara pemeriksaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), termasuk aspek-aspek yang menjadi indikator pemenuhan persyaratan produksi yang baik..
Memasuki hari kedua, kegiatan diawali dengan pemaparan Data DAK Nonfisik POM Tahun 2025 untuk wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah oleh Dian Anggraeni, S.T., M.P.. Selanjutnya, Rininta Puspitasari, S.Gz. menjelaskan penggunaan Tools Penilaian Mandiri Pre-Market sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan pengawasan SPP-IRT di daerah. Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan desk penilaian mandiri yang menjadi fokus utama hari kedua. Pada sesi ini, peserta mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pre-market SPP-IRT di daerah masing-masing dengan pendampingan dari masing panitia yang memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan agar hasil penilaian sesuai dengan ketentuan.