Jakarta – (24/08/2026) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong integrasi Program Desa Pangan Aman dengan berbagai program pembangunan desa, termasuk ketahanan pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman (SAPA Desa) Regional Sulawesi yang diselenggarakan secara daring pada Senin (24/08/2026) dengan tema “Sinergi Program Lintas Sektor dalam Mendukung Keamanan Pangan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”.
Dalam pembukaan kegiatan, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Anisyah, S.Si., Apt., M.P., menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan. Ketersediaan pangan saja tidak cukup apabila pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak aman dan bermutu. Oleh karena itu, penguatan budaya keamanan pangan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan advokasi ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, meningkatkan pemahaman mengenai teknis implementasi program di daerah, serta membagikan praktik baik yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah secara mandiri.
Pada sesi materi, Ketua Tim Germas SAPA dan Pendampingan UPT Direktorat PMPUPO BPOM, Ruki Fanaike, S.TP., M.Si., menyampaikan kebijakan keamanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Pangan Aman. Hingga tahun 2025, BPOM telah melakukan intervensi di 6.322 desa/kelurahan, mencetak 31.541 Kader Keamanan Pangan Desa, serta memberikan bimbingan teknis keamanan pangan kepada 160.099 komunitas desa.
Program Desa Pangan Aman juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 (Zero Hunger), SDG 3 (Good Health and Well-being), dan SDG 12 (Responsible Consumption and Production). Melalui penerapan keamanan pangan, masyarakat didorong untuk mengonsumsi pangan yang aman dan bermutu, mendukung perbaikan gizi, pencegahan stunting, serta pengurangan food loss dan food waste.
Dari sisi pembangunan desa, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Theresia Junidar, S.Pi., M.Ec., CGRE., menjelaskan bahwa Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus implementasi program keamanan pangan berbasis kelembagaan. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi desa dan mendukung rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai pembelajaran praktik baik, kegiatan turut menghadirkan Kepala Desa Tandassura, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Zulfikar Yunus, Juara 2 Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional Regional Tengah Tahun 2025. Dalam sesi success story, ia menyampaikan bahwa keberhasilan program didukung oleh komitmen pemerintah desa, keterlibatan kader, dan partisipasi aktif masyarakat.
Kegiatan SAPA Desa Regional Sulawesi diikuti oleh 131 peserta yang berasal dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, unit kerja BPOM Pusat, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di wilayah Sulawesi. Sebagai tindak lanjut kegiatan, sebanyak 9 kabupaten/kota menyatakan ketertarikan untuk mereplikasi Program Desa Pangan Aman di wilayahnya dan akan diundang mengikuti Bimbingan Teknis Desa Pangan Aman.
Melalui kegiatan ini, BPOM terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam memperluas penerapan Desa Pangan Aman. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan mampu membangun budaya keamanan pangan yang berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan terlindungi dari pangan yang tidak aman.