Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan Bincang-Bincang Seputar Pasar Pangan Aman (BIS PAMAN) Wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua secara daring pada Kamis (20/08/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dalam mendukung perluasan implementasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) serta mendorong terwujudnya pasar rakyat yang aman dan berdaya saing.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Dra. Elin Herlina, Apt., M.P. Dalam sambutannya, Elin Herlina menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama (Food Safety is Everyone’s Business). Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pengelola pasar, pelaku usaha, dan komunitas pasar dalam menjaga keamanan pangan di pasar rakyat.
Sebagai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat, BPOM mengembangkan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Anisyah, S.Si., Apt., M.P., menjelaskan bahwa program ini bertujuan membangun budaya sadar keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan oleh komunitas pasar. Melalui PPABK, komunitas pasar didorong untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan pangan yang diperdagangkan serta tanggap terhadap berbagai permasalahan keamanan pangan di lingkungannya.
Hingga tahun 2025, intervensi PPABK telah menjangkau 726 pasar atau sekitar 4,16% dari total 17.443 pasar di Indonesia berdasarkan data BPS Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan perlunya dukungan berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk memperluas implementasi program melalui replikasi PPABK secara mandiri.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Germas SAPA dan Pendampingan UPT, Ruki Fanaike, S.TP., M.Si., juga memaparkan peluang penguatan peran pemerintah daerah dalam replikasi PPABK. Pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat untuk mendukung program keamanan pangan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6206/SJ tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
BIS PAMAN juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Irene Yasmine, S.E., M.A.B., yang memaparkan keterkaitan PPABK dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat. Selain itu, Amalia Sultan Nanda Annisa, S.TP. dari Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional, menyampaikan pelaksanaan Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) yang berpotensi dikolaborasikan dengan PPABK untuk memperkuat keamanan pangan di pasar rakyat.
Diskusi juga menghadirkan praktik baik implementasi PPABK melalui pengalaman Balai POM di Sofifi yang telah berhasil membawa pasar intervensi balai menjadi pemenang Lomba PPABK di Wilayah Timur oleh Bapak Sjafri Ahmad, S.Farm, Apt. Dipaparkan bahwa Balai POM di Sofifi telah berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan advokasi dan mendorong pengembangan pasar serta menyebarluaskan informasi seputar keamanan pangan di pasar melalui program pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerjanya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak terlepas dari sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan komunitas pasar. Kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program sekaligus mendorong replikasi PPABK di pasar-pasar lainnya.
Kegiatan BIS PAMAN diikuti oleh 78 peserta yang terdiri atas perwakilan Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengelola pasar daerah, serta UPT BPOM di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Sebagai hasil kegiatan, 9 kabupaten/kota menyatakan komitmennya untuk mereplikasi Program PPABK di wilayah masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, BPOM akan memberikan Bimbingan Teknis Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) kepada pemerintah daerah yang telah menyatakan komitmennya. Melalui langkah tersebut, diharapkan implementasi PPABK dapat semakin luas sehingga mampu memperkuat perlindungan masyarakat melalui penyediaan pangan yang aman di pasar rakyat.
Melalui penyelenggaraan BIS PAMAN, BPOM terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pasar, dan komunitas pasar dalam memperluas implementasi PPABK. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pasar rakyat yang aman, sehat, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.