Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali memperkuat upaya perluasan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) melalui penyelenggaraan Bincang-Bincang Seputar Pasar Pangan Aman (BIS PAMAN) Wilayah Sulawesi secara daring pada Rabu (23/09/2026). Kegiatan ini menjadi wadah berbagi informasi dan pengalaman antar pemangku kepentingan sekaligus mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pasar rakyat yang lebih aman, sehat, dan berdaya saing.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Anisyah, S.Si., Apt., M.P., yang membacakan sambutan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Dalam sambutannya disampaikan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pengelola pasar, pelaku usaha, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan pasar rakyat yang mampu menyediakan pangan aman bagi konsumen.
Sebagai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan, BPOM mengembangkan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Ketua Tim Germas SAPA (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman) dan Pendampingan UPT Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Ruki Fanaike, S.TP., M.Si., menjelaskan bahwa program ini menempatkan komunitas pasar sebagai pelaku utama dalam membangun budaya keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan pangan yang diperdagangkan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko keamanan pangan di lingkungan pasar.
Hingga tahun 2025, intervensi PPABK telah menjangkau 726 pasar atau sekitar 4,16% dari total 17.443 pasar di Indonesia berdasarkan data BPS Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan masih besarnya peluang perluasan program melalui dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan agar semakin banyak pasar rakyat yang menerapkan prinsip keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.
Dalam sesi pemaparan materi, peserta memperoleh gambaran mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung keamanan pangan di pasar rakyat. Ruki Fanaike menjelaskan capaian Program PPABK, peran perangkat daerah dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, serta peluang replikasi program sebagai upaya memperluas cakupan intervensi keamanan pangan di pasar rakyat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi program di daerah melalui pemanfaatan berbagai regulasi yang telah tersedia.
Selanjutnya, Irene Yasmine, S.E., M.A.B. dari Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI memaparkan keterkaitan Program PPABK dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat. Menurutnya, aspek keamanan pangan merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan dan revitalisasi pasar rakyat sehingga pelaksanaan PPABK dapat mendukung terwujudnya pasar yang memenuhi standar.
Sementara itu, Rika Arisa Anggraeni, S.TP. dari Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional menjelaskan pelaksanaan Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) sebagai upaya penjaminan keamanan pangan segar di pasar rakyat. Program tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikolaborasikan dengan PPABK sehingga dapat memperkuat perlindungan masyarakat melalui penyediaan pangan yang aman.
Kegiatan BIS PAMAN diikuti oleh 136 peserta di Zoom yang terdiri atas perwakilan Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengelola pasar daerah, serta UPT BPOM di wilayah Sulawesi. Selain menjadi sarana berbagi informasi dan praktik baik, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya komitmen daerah untuk mengimplementasikan program keamanan pangan berbasis komunitas secara mandiri.
Sebagai hasil kegiatan, 12 kabupaten/kota menyatakan komitmennya untuk mereplikasi Program PPABK di wilayah Sulawesi. Pemerintah daerah yang telah menyatakan minat dan mengisi daftar kesediaan akan mendapatkan pendampingan lanjutan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) PPABK sebagai tahap awal persiapan pelaksanaan program di daerah.
Kegiatan BIS PAMAN Wilayah Sulawesi menjadi penutup rangkaian enam pelaksanaan BIS PAMAN regional yang telah diselenggarakan BPOM sepanjang tahun 2026. Melalui kegiatan ini, BPOM telah menjangkau berbagai pemerintah daerah dan pengelola pasar di sejumlah wilayah Indonesia guna memperkuat kolaborasi dalam mendukung perluasan implementasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
Melalui penyelenggaraan BIS PAMAN dan Bimbingan Teknis PPABK, BPOM terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pasar, dan komunitas pasar dalam memperluas implementasi program keamanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pasar rakyat yang aman, sehat, dan berdaya saing serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.