BIS PAMAN Perkuat Kolaborasi Daerah untuk Perluas Pasar Pangan Aman

04-08-2026 Dilihat 72 kali

Jakarta – Upaya menjamin keamanan pangan di pasar rakyat tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pasar, hingga komunitas pasar agar pangan yang beredar di masyarakat terjamin keamanannya. Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan Bincang-Bincang Seputar Pasar Pangan Aman (BIS PAMAN) Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) secara daring pada Selasa (04/08/2026).

Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Dra. Elin Herlina, Apt., MP. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama atau Food Safety is Everyone’s Business. Peran aktif berbagai pihak menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan pangan yang tidak hanya efektif, tetapi juga dapat berjalan secara berkelanjutan di lingkungan pasar rakyat.

Salah satu upaya BPOM untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Anisyah, S.Si., Apt., MP., memaparkan bahwa PPABK diarahkan untuk membangun kemandirian komunitas pasar dalam menjaga keamanan pangan. Komunitas diharapkan mampu mengenali kondisi keamanan pangan di lingkungannya sekaligus tanggap terhadap permasalahan keamanan pangan yang ditemukan.

Perluasan cakupan PPABK menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pertemuan ini. Berdasarkan data BPS tahun 2024, terdapat 17.443 pasar, sementara intervensi BPOM telah menjangkau 726 pasar atau sekitar 4,16%. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dukungan pemerintah daerah untuk memperluas implementasi program melalui replikasi PPABK secara mandiri.

Ketua Tim Germas Sapa dan Pendampingan UPT, Ruki Fanaike, STP., M.Si., menjelaskan peluang penguatan peran pemerintah daerah dalam replikasi PPABK. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 telah mengamanatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Selain itu, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6206/SJ, pemerintah daerah didorong membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang dapat menjadi wadah koordinasi pelaksanaan program, termasuk replikasi PPABK.

Penguatan keamanan pangan di pasar juga memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Irene Yasmine, SE., MAB. dari Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI, memaparkan relevansi PPABK dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat. Aspek keamanan pangan telah menjadi bagian penting dalam pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, SNI Pasar Rakyat, serta standar kompetensi pengelolaan pasar.

Dari sisi pangan segar, Sarastuti dari Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional, menyampaikan upaya penjaminan keamanan pangan melalui Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN). Sejak 2023 hingga 2024, program tersebut telah diinisiasi di 64 lokasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya ruang kolaborasi antara PPABK dan PAS AMAN untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan olahan maupun pangan segar di pasar rakyat.

Peran pemerintah daerah menjadi semakin penting mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut menempatkan keamanan pangan sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan pangan yang beredar di wilayahnya terjamin keamanannya, termasuk pangan yang diperdagangkan di pasar rakyat.

Diskusi dalam BIS PAMAN turut menghadirkan pengalaman implementasi PPABK di daerah. Kota Mataram menjadi salah satu contoh bagaimana koordinasi lintas sektor dapat mendukung keberhasilan program keamanan pangan di pasar. Kolaborasi juga dikembangkan melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan KKN untuk mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai keamanan pangan. Praktik tersebut dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan yang dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Forum juga menyoroti bahwa peningkatan kesadaran masyarakat tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi semata. Pendampingan secara berkelanjutan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pemanfaatan media sosial, serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat dapat menjadi strategi untuk membangun budaya keamanan pangan yang lebih kuat.

BIS PAMAN diikuti oleh 125 peserta yang merupakan perwakilan Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, PD Pasar Kabupaten/Kota, serta UPT BPOM di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Kegiatan ini mendapat respons positif dari pemerintah daerah, dengan 17 kabupaten/kota menyatakan kesediaannya untuk mereplikasi PPABK di wilayah masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, kabupaten/kota yang telah menyatakan kesediaan untuk melakukan replikasi akan mendapatkan Bimbingan Teknis Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) sebagai bekal dalam pelaksanaan program secara mandiri di daerah. Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemerintah daerah sekaligus mendorong perluasan cakupan pasar yang menerapkan prinsip keamanan pangan.

Upaya memperluas kolaborasi juga akan dilanjutkan melalui penyelenggaraan BIS PAMAN di wilayah lainnya. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, BPOM terus mendorong sinergi dengan Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, pengelola pasar, dan komunitas pasar untuk memperluas implementasi PPABK serta mewujudkan pasar rakyat yang aman, sehat, dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat.

 

Sarana