Jakarta — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ruang Tamu Kepala BPOM, Kantor BPOM Pusat, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi program edukasi keamanan obat dan makanan melalui jejaring kader PKK yang tersebar hingga tingkat keluarga.
Audiensi diterima langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) BPOM, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO). Sementara itu, TP PKK Pusat diwakili oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP PKK Pusat Ny. Yane Bima Arya, Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pos Pelayanan Terpadu Nita Rosalin, serta Safriati Syafrizal, S.Si., M.Si selaku Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Pokja IV TP PKK Pusat.
Dalam sambutannya, Ny. Yane Bima Arya menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat sinergi kegiatan antara TP PKK dan BPOM, mengaktivasi kembali kader PKK dalam edukasi keamanan obat dan makanan, serta memastikan keberlanjutan Nota Kesepahaman (NK) antara kedua belah pihak. “Kami berharap kolaborasi ini dapat melahirkan kader-kader khusus Obat dan Makanan melalui bimbingan teknis yang berkelanjutan. Selain itu, kami juga berharap BPOM dapat hadir dalam kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK di Makassar untuk penandatanganan Nota Kesepahaman,” ujar Ny. Yane.
Pada kesempatan tersebut, Nita Rosalin memaparkan profil Gerakan PKK yang memiliki jejaring kelembagaan hingga tingkat desa dan dasawisma dengan 6,3 juta kader aktif di seluruh Indonesia. Potensi besar tersebut dinilai sangat strategis dalam mendukung edukasi keamanan pangan, obat, kosmetik, dan produk lainnya di bawah pengawasan BPOM. Menyambut maksud dan tujuan audiensi,
Sekretaris Utama BPOM menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif TP PKK Pusat dalam memperkuat sinergitas program bersama BPOM. “Kami menyambut baik kolaborasi ini. BPOM memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga sinergi dengan PKK diharapkan mampu memperluas jangkauan komunikasi, informasi, dan edukasi hingga ke pelosok negeri,” ujar Sestama BPOM. Sestama BPOM juga menegaskan bahwa proses finalisasi Nota Kesepahaman diharapkan dapat dirampungkan dalam waktu dua minggu ke depan agar dapat ditandatangani pada momentum Puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026 di Makassar.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM menyampaikan optimismenya terhadap penguatan kolaborasi bersama TP PKK, termasuk melalui reaktivasi kader keamanan obat dan makanan. “Kami sangat antusias terhadap reaktivasi Kader PKK karena jejaring PKK sudah sangat dekat dengan masyarakat. Kami juga siap mengembangkan kolaborasi melalui berbagai program edukasi seperti Podcast Paman Kece, SAPA UMK, maupun SAPA Budaya yang dapat menjadi media penguatan literasi keamanan pangan dan obat,” ungkapnya. Deputi juga menambahkan bahwa BPOM telah melakukan berbagai penyempurnaan tindak lanjut atas masukan TP PKK pada audiensi sebelumnya, termasuk penguatan pelaporan dan pelibatan kader dalam kegiatan edukasi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Safriati Syafrizal menyampaikan harapan agar ruang lingkup kerja sama tidak hanya terbatas pada pangan olahan, tetapi juga mencakup obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.Menanggapi hal tersebut, BPOM menegaskan bahwa dalam draft Nota Kesepahaman telah mencakup seluruh komoditi pengawasan BPOM, yakni obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas sinergitas program, termasuk mendukung Program Desa Pangan Aman melalui kolaborasi lintas sektor bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.Melalui kolaborasi ini, TP PKK Pusat dan BPOM berharap edukasi keamanan obat dan makanan dapat semakin masif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (SEN)