Studi Banding Pembangunan Zona Integritas : Direktorat PMPUPO Ditargetkan Raih WBBM, Kemenko PMK Dorong Percepatan WBK,

27-04-2026 Umum Dilihat 76 kali

Jakarta — Upaya percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) terus diperkuat oleh Inspektorat bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui kegiatan studi banding yang dilaksanakan kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi konkret dalam mendorong pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan deputi Kemenko PMK, sekaligus peningkatan kualitas tata kelola menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi unit yang telah lebih maju.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 April 2026 ini, Inspektorat  Kemenko PMK secara tegas menyampaikan harapannya agar hasil pembelajaran dari studi banding ini mampu mendorong unit kerja di lingkungan deputi untuk segera meraih predikat WBK. Sementara itu, PMPUPO sebagai lokus yang telah menunjukkan implementasi kuat dalam pembangunan ZI diharapkan tidak berhenti pada capaian WBK, tetapi terus melangkah menuju predikat WBBM sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal.

Turut hadir dalam pertemuan perwakilan Inspektorat I dan II BPOM yang menekanan PMPUPO dinilai sebagai unit yang representatif untuk dijadikan rujukan. Hal ini tidak terlepas dari konsistensi implementasi ZI yang telah terbangun secara sistematis dan menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi internal, pendampingan intensif oleh Tim Penilai Internal (TPI), hingga penerapan evaluasi berlapis yang menjaga kualitas capaian. Pendekatan tersebut dinilai relevan untuk dibagikan kepada Kemenko PMK sebagai praktik baik (best practices) yang dapat direplikasi.

Selain itu, PMPUPO juga menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai integritas hingga ke level individu pegawai. Setiap program dan inovasi yang dijalankan tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program dan mencegah penurunan kualitas integritas. Diskusi yang berlangsung selama kegiatan pun berjalan konstruktif dan interaktif. Pihak Kemenko PMK mengapresiasi pendekatan sistematis yang diterapkan BPOM, serta mencatat berbagai aspek penting yang perlu diperkuat, terutama pada area pengungkit yang selama ini masih belum optimal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi akselerasi nyata dalam pembangunan Zona Integritas di Kemenko PMK. Target jangka pendek adalah pencapaian WBK di tingkat deputi, sementara dalam jangka menengah dan panjang, praktik baik dari PMPUPO diharapkan mampu menginspirasi unit lain untuk mencapai standar yang lebih tinggi, yakni WBBM, dengan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. (SEN)

Sarana