Mantapkan Langkah Menuju WBBM PMPUPO Lakukan Studi Banding ke BBPOM Mataram

16-04-2026 Umum Dilihat 39 kali

Jakarta – Komitmen membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima tidak boleh berhenti pada slogan administratif. Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hanya akan bermakna apabila diikuti perubahan nyata dalam sistem kerja, pola pengambilan keputusan, serta kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan melaksanakan studi banding ke Balai Besar POM di Mataram pada Senin (24/02/2026). Kegiatan yang digelar secara daring ini dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan studi banding oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Agus Yudi Prayudana.

Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar POM di Mataram menegaskan kesiapan institusinya untuk berbagi praktik terbaik implementasi WBBM secara terbuka. Ia juga menyatakan komitmen untuk terus membuka ruang diskusi serta menerima masukan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan pembangunan Zona Integritas.

Sementara itu, Agus Yudi Prayudana menekankan bahwa keberhasilan meraih WBBM tidak semata ditentukan oleh kelengkapan dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Menurutnya, banyak faktor kunci keberhasilan justru berada pada proses internal yang tidak selalu tertuang secara eksplisit dalam dokumen, seperti konsistensi kepemimpinan, keberanian melakukan koreksi, serta kemampuan menjaga integritas di tengah tekanan birokrasi. “Kemampuan belajar dari praktik terbaik menjadi penentu apakah reformasi birokrasi berjalan substantif atau hanya administratif,” ujarnya.

Forum tersebut dimanfaatkan untuk menggali secara kritis strategi kepemimpinan dalam menggerakkan perubahan, menjaga komitmen seluruh jajaran, serta memastikan pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil dilakukan secara substantif—bukan sekadar untuk memenuhi indikator penilaian. Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya inovasi pelayanan publik yang terukur dampaknya dan berkelanjutan, bukan inovasi yang berhenti pada tahap seremoni atau dokumentasi.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan perwakilan setiap kelompok kerja dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mengajukan pertanyaan rinci kepada Tim Zona Integritas Balai Besar POM di Mataram, terutama terkait strategi menjaga konsistensi implementasi setelah predikat diraih.

WBBM pada akhirnya bukan sekadar capaian simbolik. Predikat tersebut harus menjadi refleksi birokrasi yang benar-benar bersih, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Karena itu, transformasi menuju WBBM menuntut pembenahan sistem secara menyeluruh sekaligus perubahan pola pikir dan budaya kerja—agar reformasi tidak berhenti pada penilaian, tetapi berlanjut pada peningkatan kepercayaan masyarakat.

Sarana