JAKARTA, 25 Mei 2026 – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan peningkatan kualitas layanan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar Pertemuan Penguatan Zona Integritas serta Penguatan Akuntabilitas. Acara ini mengusung tema besar "Smart Service, Strong Integrity, Full Accountability". Sejalan dengan tema tersebut, Direktorat PMPUPO juga membawa tagline "Berintegritas dalam Pelayanan, Inklusif dalam Pengabdian, Akuntabel dalam Kinerja" sebagai bentuk semangat organisasi.
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen nyata melalui pencanangan kembali Zona Integritas (ZI). Hal ini menjadi langkah strategis perbaikan berkelanjutan bagi Direktorat PMPUPO menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebelumnya, Direktorat PMPUPO telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021. Direktur PMPUPO, Agus Yudi Prayudana, menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik terus dilakukan. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah digitalisasi layanan perizinan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Layanan ini telah terintegrasi dengan sistem OSS-RBA dan dilengkapi fitur Artificial Intelligence (AI) dengan Service Level Agreement (SLA) penerbitan selama 1 (satu) hari melalui aplikasi sppirt.pom.go.id.
Tingginya komitmen PMPUPO terlihat jelas dari capaian kinerja pada tahun 2025. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat PMPUPO sukses melampaui target. Dari target 4,70 yang ditetapkan, realisasinya berhasil mencapai angka 4,93 (capaian 104,89%). Selain itu, realisasi indeks Zona Integritas PMPUPO tahun 2025 mencapai angka 91,29.
Kegiatan pencanangan ini dihadiri oleh internal BPOM, termasuk 69 orang pegawai Direktorat PMPUPO, serta jajaran pejabat strategis seperti Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan perwakilan dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi, serta Inspektorat 1.
Langkah progresif menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini tentu tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi kuat lintas sektor. Dalam pelaksanaannya, Direktorat PMPUPO menggandeng erat sejumlah stakeholder strategis, baik dari eksternal maupun internal organisasi. Dari pihak eksternal, kehadiran Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB memberikan penguatan kebijakan nasional terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, soliditas internal ditunjukkan melalui keterlibatan aktif Biro Hukum dan Organisasi (Hukor) BPOM, Biro Perencanaan dan Keuangan (Roren) BPOM, serta Inspektorat 1 BPOM. Tidak hanya itu, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari seluruh direktorat di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Kedeputian III). Keterlibatan komprehensif ini mempertegas komitmen bersama untuk menyamakan persepsi, mengintegrasikan sistem, dan memperkuat pengawasan demi terwujudnya birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel di seluruh lini
Guna memperkuat wawasan peserta, acara ini juga menghadirkan serangkaian pemaparan dari narasumber kompeten, di antaranya:
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, yang membawakan topik "Penguatan Pelayanan Publik dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM", Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, yang memaparkan penguatan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi melalui integrasi manajemen risiko, serta Biro Hukum dan Organisasi BPOM, yang membahas implementasi Sistem Manajemen POM Terintegrasi untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pencanangan ini, diharapkan seluruh personel PMPUPO dapat memahami strategi implementasi dan peran masing-masing dalam mendukung tata kelola organisasi yang akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.