Jakarta – Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) menyelenggarakan kembali kegiatan LINTAS (Literasi Integritas dan Anti Korupsi) bertema “Resep Integritas Pelayanan Publik” sebagai upaya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kerja.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Jum'at tanggal 17 April 2026 ini diikuti oleh 66 peserta yang terdiri dari pegawai dan peserta magang. Program LINTAS merupakan inovasi pengembangan dari program Awareness Gratifikasi (AWAS) yang telah berjalan sejak 2023, dengan cakupan materi yang lebih komprehensif, meliputi pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, penyuapan, hingga pemanfaatan Whistle Blowing System dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Kegiatan dibuka oleh Koordinator Agen Perubahan dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Sudari Aulia selaku PIC LINTAS dari Tim Kerja Pengawasan. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar korupsi, pentingnya integritas dalam pelayanan publik, serta studi kasus yang relevan dengan kondisi kerja sehari-hari. Pelaksanaan LINTAS kali ini berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif peserta dalam diskusi.
Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan, dengan rata-rata nilai peserta yang meningkat dari 65 pada pre-test menjadi 98 pada post-test, atau naik sebesar 33 poin. Capaian ini mencerminkan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya integritas serta peran aktif seluruh pegawai dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan kerja.
Ke depan, program LINTAS akan terus dikembangkan sebagai program berkelanjutan dengan penguatan materi yang lebih kontekstual serta peningkatan kualitas interaksi dan diskusi. Program ini diharapkan menjadi salah satu praktik baik dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Melalui LINTAS, PMPUPO menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas.