Direktorat PMPUPO Raih Nilai 91,42 pada Evaluasi Zona Integritas Tahun 2026, Perkuat Komitmen Menuju WBBM

09-08-2026 Umum Dilihat 122 kali

Jakarta – Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) melaksanakan kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 bersama Inspektorat I Badan POM pada Jumat, 7 Agustus 2026 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan dibuka oleh Direktur PMPUPO, Anisyah, S.Si., Apt., MP, dan diikuti oleh ketua tim dan seluruh pegawai PMPUPO serta Tim Inspektorat I Badan POM.

Pembahasan hasil evaluasi menjadi momentum bagi PMPUPO untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam pembangunan Zona Integritas, baik dalam mempertahankan capaian pada kelompok kerja yang telah menunjukkan peningkatan maupun memperkuat area yang masih memerlukan perhatian. Direktur PMPUPO menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh Inspektorat I serta menegaskan komitmen PMPUPO untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi sebagai bagian dari upaya percepatan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Berdasarkan hasil evaluasi, PMPUPO memperoleh nilai Zona Integritas Tahun 2026 sebesar 91,42, melampaui target yang ditetapkan sebesar 91,31. Capaian tersebut sekaligus mempertahankan nilai di atas 91 selama empat tahun terakhir, menunjukkan konsistensi PMPUPO dalam menjaga kualitas pembangunan Zona Integritas dan meningkatkan kinerja organisasi.

Peningkatan capaian terlihat pada sejumlah area, antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang berhasil mencapai nilai maksimal. Selain itu, hasil survei eksternal juga menunjukkan peningkatan pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP).

Dalam pembahasan bersama Inspektorat I, masih terdapat sejumlah area yang perlu diperkuat, khususnya Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan. Pada area Manajemen Perubahan, Inspektorat memberikan masukan agar pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dapat menunjukkan keterkaitan yang lebih jelas antara rencana kerja, program prioritas, program inovasi, hasil monitoring, serta tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan.

Pada area Penguatan Akuntabilitas, Inspektorat menekankan pentingnya pembobotan reward and punishment yang lebih berorientasi pada capaian kinerja. PMPUPO telah melakukan revisi pembobotan menjadi 70% capaian kinerja dan 30% realisasi anggaran, serta memperbarui Surat Keputusan dan Pedoman Reward and Punishment sebagai data dukung tambahan. Ke depan, implementasi kebijakan tersebut akan diperkuat dengan bukti pelaksanaan yang memadai serta koordinasi yang lebih intensif dengan evaluator dalam penyampaian data dukung.

Sementara itu, pada area Penguatan Pengawasan, Inspektorat memberikan catatan terkait perlunya penguatan analisis terhadap pelaporan gratifikasi, termasuk pelaporan dengan hasil nihil. Selain itu, inovasi PRIMA perlu diperkuat melalui identifikasi dan penilaian risiko sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengembangan inovasi SICEPU juga perlu didukung dengan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Unit Kerja serta monitoring yang tidak hanya mengukur output, tetapi juga dampak (outcome) yang dihasilkan.

Menanggapi hal tersebut, PMPUPO menjelaskan bahwa SICEPU telah dikembangkan sejak tahun 2024 sebagai media pelaporan benturan kepentingan dan gratifikasi, yang kemudian diperluas sebagai media pengaduan masyarakat berkadar pengawasan. Hasil survei SICEPU telah diolah sebagai bahan monitoring dan tindak lanjut pengawasan. Selain itu, seluruh inovasi PMPUPO telah diintegrasikan dalam Manajemen Risiko Semester II Tahun 2026 sebagai bagian dari aktivitas pengendalian.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, PMPUPO akan melakukan penyempurnaan laporan monitoring dan evaluasi ZI, melaksanakan monitoring secara berkala terhadap seluruh rencana kerja pembangunan ZI, serta memastikan laporan memuat capaian, kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut secara berkesinambungan. Pada aspek akuntabilitas, PMPUPO akan mengimplementasikan SK Reward and Punishment yang telah direvisi dan melengkapi bukti pelaksanaannya. Sementara pada aspek pengawasan, PMPUPO akan memperkuat analisis pelaporan gratifikasi, melakukan penilaian risiko inovasi, menetapkan pengembangan SICEPU melalui SK Kepala Unit Kerja, serta melakukan evaluasi terhadap dampak inovasi.

Capaian nilai 91,42 menjadi bukti konsistensi PMPUPO dalam mempertahankan kualitas pembangunan Zona Integritas sekaligus menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan. Melalui tindak lanjut atas hasil evaluasi dan penguatan sinergi dengan Inspektorat I, PMPUPO berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berorientasi kinerja, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBBM. (Yoga)

Sarana